Istilah logam tanah jarang kembali mengemuka akhir-akhir ini, setelah tiga kekuatan utama ekonomi dunia, yakni AS, Jepang, dan Uni Eropa bersama-sama menggugat China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka menuduh keputusan China membatasi ekspor logam tanah jarangnya bertujuan memproteksi industri teknologi dalam negerinya, dan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat.
Bukan kali ini saja China menggegerkan dunia dengan LTJ. Dalam salah satu krisis diplomatik terburuk antara China dan Jepang setelah Perang Dunia II tahun 2010, China mengeluarkan kartu truf yang mengagetkan sekaligus menyadarkan dunia.
Negara kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia itu ternyata memegang kunci masa depan dunia, yakni cadangan mineral langka yang dinamakan rare earths atau logam tanah jarang (LTJ).
China menguasai 97 persen pasar LTJ, mineral yang dibutuhkan untuk membuat berbagai benda berteknologi tinggi di dunia. Jepang, yang dikenal sebagai negara produsen benda-benda canggih, bergantung hampir 100 persen pada pasokan LTJ dari China.
Pada gilirannya, Amerika Serikat, yang mengandalkan pasokan komponen-komponen teknologi dari Jepang, juga menjadi bergantung pada China. Padahal, di antara benda-benda yang membutuhkan mineral itu adalah berbagai peralatan vital militer, mulai dari sonar kapal perang, alat pembidik meriam tank, hingga perangkat pelacak sasaran pada peluru kendali.
Menurut artikel di majalah The Economist edisi 17 September 2010, keberhasilan China menguasai pasar LTJ dunia adalah buah dari kebijakan visioner mantan pemimpin negara komunis itu, Deng Xiaoping. Lebih dari 30 tahun silam, pada dekade 1960-an, Deng mengatakan bahwa jika negara-negara Timur Tengah memiliki minyak bumi, China mempunyai LTJ.
Mineral langka itu diramalkan akan menjadi "minyak bumi" abad ke-21 karena arti pentingnya bagi dunia industri. Ramalan yang mulai terbukti benar.
Tahun 2009, permintaan pasar LTJ dunia mencapai 134.000 ton, sementara kapasitas produksinya baru 124.000 ton. Tahun 2012 ini, kebutuhan dunia diperkirakan akan mencapai 180.000 ton.
China sendiri, yang permintaan industri dalam negerinya juga makin tinggi, sudah mulai mengurangi kuota ekspor LTJ-nya. Tahun lalu China sudah memotong jatah ekspor dari 50.000 ton menjadi hanya 30.000 ton. Juli lalu, pemerintah China memangkas lagi kuota ekspornya, sebuah langkah yang sempat diprotes Jepang.
Mencari alternatif
Tidak seimbangnya pasokan dan permintaan, serta sulitnya proses pemisahan LTJ dari mineral induknya yang mengandung unsur radioaktif, seperti uranium dan thorium, membuat harga mineral ini sangat mahal. Di laman perusahaan pemasok LTJ asal Australia, Arafura Resources (www.arafuraresources.com.au), harga europium oksida—salah satu oksida LTJ, bulan ini mencapai 3.410 dollar AS (Rp 31,3 juta) per kilogram.
Beberapa negara dan perusahaan multi nasional yang bergantung pada pasokan LTJ ini sekarang beramai-ramai mencari sumber alternatif untuk mencegah ketergantungan pada China. Perdana Menteri Jepang waktu itu, Naoto Kan, dan PM Mongolia Sukhbaatar Batbold dua tahun lalu sepakat untuk mengembangkan kerjasama penambangan LTJ di Mongolia.
Toyota Motor Corp, yang membutuhkan LTJ untuk membuat mobil hibrida Toyota Prius, bahkan memutuskan mencari sendiri sumber-sumber LTJ demi menjaga keberlangsungan pasokannya.
Melalui anak perusahaannya, Toyota Tsusho Corp, Toyota menjajagi kerja sama dengan Vietnam, India, dan Indonesia untuk menambang dan memproses sendiri LTJ-nya. "Ketergantungan pada satu negara banyak risikonya," tutur juru bicara Toyota Motor Corp Morimasa Konishi kepada Associated Press dua tahun lalu.
Toshiba dan Sumitomo juga menjalin kerjasama joint venture untuk membuka tambang LTJ di Kazakhstan pada 2009. Perusahaan Jepang lainnya menjalin kerjasama dengan Lynas Corp dari Australia untuk mendapatkan pasokan LTJ dari tambang Mount Weld, Australia.
Korea Selatan, yang memiliki perusahaan-perusahaan teknologi tinggi, seperti Samsung dan LG, juga mulai memikirkan kesinambungan pasokan LTJ-nya. Pemerintah Korsel berencana menganggarkan dana sebesar 17 miliar won (Rp135,4 miliar) untuk mengamankan cadangan 1.200 metrik ton LTJ hingga tahun 2016.
Sementara di AS, Kongres mengadakan sidang khusus untuk memperpanjang lisensi pertambangan LTJ di Mount Pass, California, agar tambang tersebut bisa segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri AS.
Meski demikian, proses pengaktifan kembali tambang dan proses pemurnian LTJ ini bukan hal yang mudah. Sehingga untuk sementara, dunia masih harus bergantung pada pasokan LTJ dari China.
Menumpuk di gudang
Dalam wawancara dengan Kompas waktu itu, Kepala Badan Geologi R Sukhyar mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki stok mineral mengandung LTJ yang sudah ditambang, yakni di kawasan pertambangan timah di Kepulauan Bangka-Belitung (Babel).
Selama ini, mineral-mineral itu menjadi produk sampingan (slag) pengolahan bijih timah oleh tambang-tambang timah di kepulauan tersebut, termasuk oleh PT Timah. "Timah berasal dari batuan induk granit. Jadi setiap ada tambang timah, pasti mineral-mineral mengandung LTJ ini juga ada," ungkap Sukhyar.
Dalam sebuah audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Timah dan PT Koba Tin, dua perusahaan tambang yang beroperasi di Babel, diketahui cadangan mineral mengandung LTJ ini sangat besar. PT Timah misalnya, menurut data stok 2006 memiliki 408.877 ton monazite (mengandung 50-78 persen oksida tanah jarang atau rare earths oxides/REO), 57.488 ton xenotime (mengandung 54-65 persen REO), dan 309.882 zircon (mengandung ittrium dan cerium).
Sementara PT Koba Tin hingga September 2007 memiliki stok monazite sebesar 174.533 ton. Data Badan Geologi menunjukkan, kawasan Kepulauan Babel yang sudah dieksplorasi menunjukkan potensi sumber daya monazite sebesar 10.526,8 ton.
Mineral sebanyak itu selama ini hanya disimpan di gudang perusahaan-perusahaan tersebut. Karena sifatnya yang mengandung unsur radioaktif uranium dan thorium, stok mineral tersebut tidak diproses lebih lanjut, karena harus melibatkan institusi pemantau zat radioaktif, seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan IAEA.
Selain itu, karena pemerintah belum menetapkan LTJ sebagai sasaran eksplorasi, maka seluruh stok mineral mengandung LTJ ini dibiarkan begitu saja. Sukhyar mengatakan ada risiko stok mineral potensial tersebut diselundupkan ke luar oleh orang-orang yang mengerti nilai sesungguhnya mineral ini.
Penyelundupan mineral produk sampingan tambang ini bukan tidak mungkin. BPK mencatat pernah ada usaha penyelundupan mineral ilmenite, yang mengandung uranium dan thorium, dari Kabupaten Bangka Tengah pada 24 November 2007.
Lebih jauh dari itu, karena pemerintah memang belum melihat ke potensi LTJ ini, kegiatan eksplorasi lanjutan untuk mengetahui berapa sesungguhnya cadangan logam tersebut yang dimiliki Indonesia juga belum pernah dilakukan. Apa lagi membahas teknologi pemurnian LTJ itu pada skala industri. "Sampai sekarang belum ada survei keekonomian penambangan LTJ ini," tutur Sukhyar.
Di laman resminya, (http://www.toyota-tsusho.com/english/csr/business/case01.html), Toyota Tsusho Corp menyatakan akan membangun pabrik pemurnian LTJ di Pulau Bangka, dengan mengolah slag sisa pengolahan bijih timah. Perusahaan tersebut mengharapkan bisa mengekstrak neodimium dan disprosium, yang sangat penting bagi pembuatan Toyota Prius.
Meski susah dan membutuhkan penguasaan teknologi khusus, pembangunan pabrik proses pengolahan untuk skala industri di Indonesia bukan hal yang tak mungkin. Triharyo Soesilo, mantan Direktur Utama PT Rekayasa Industri—BUMN yang bergerak di bidang rancang bangun dan rekayasa fasilitas industri, mengatakan, pada prinsipnya pasti ada perusahaan-perusahaan di dunia yang memegang lisensi pabrik pemisahan LTJ ini.
"Jika lisensi itu kita dapatkan, maka kita pasti bisa membangun pabriknya," tutur Triharyo, alumnus Teknik Kimia ITB, yang kini menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris Pertamina itu.
Sekarang, tinggal kembali pada niat dan visi para pemimpin pemerintahan Indonesia. Apakah akan ikut serta dalam percaturan masa depan dunia, atau mau berpuas diri di dalam "zona nyaman" sebagai pengikut dan konsumen.
Jika China bisa memiliki visi 30 tahun ke depan, mengapa kita tidak?
